demokrasi dalam islam

Demokrasi Dalam Pandangan Islam

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi konsep “rahmatanlil ’alamin”, dimana Semua tatanan kehidupan manusia telah ditata dan diatur oleh Islam sesuai dengan kebutuhannya. Islam mengajarkan cara-cara beribadah, makan-minum,  bermasyarakat, bahkan untuk hidup bernegara pun diajarkan.

Berdasarkan Kitab suci Al-Quran, Islam telah mengajarkan kepada umat manusia kebebasan dalam menjalankan sistem pemerintahannya yang dianggap paling cocok untuk mereka. Apakah itu demokrasi, kerajaan, sistem kesukuan bahkan feodalisme bisa saja diterima sepanjang diterima oleh rakyat sebagai warisan tradisi masyarakat mereka masing-masing.

Namun demikian Islam mengajarkan dan merekomendasikan sistem demokrasi. Umat Muslim dianjurkan menggunakan sistem demokrasi meskipun tidak sepenuhnya sama dengan pola demokrasi Barat. Islam tidak memberikan definisi hampa mengenai demokrasi. Agama ini hanya mengatur tentang prinsip-prinsip penting saja dan sisanya diserahkan kepada umat. Ikutilah dan kalian akan menerima manfaat, tinggalkan dan kalian akan dihancurkan.

Dalam menyampaikan konsep ini, Islam menetapkan dua pilar, yaitu ;

Pertama…

Pemilihan umum secara demokratis harus didasarkan pada asas amanah dan kejujuran. Islam mengajarkan bahwa ketika kita memberikan suara dalam pemilihan umum, lakukanlah hal itu dengan kesadaran bahwa Tuhan mengawasi kita dan kita harus mempertanggung-jawabkan keputusan yang diambil.

Pilihlah mereka yang paling mampu mengemban amanat nasional dan mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Secara implisit ajaran ini mengatur bahwa mereka yang memiliki hak pilih harus melaksanakan haknya itu, kecuali memang ada kondisi di luar kendali yang menjadikannya berhalangan.

Kedua…

Pemerintah harus berfungsi atas dasar prinsip keadilan mutlak. Pilar kedua dari demokrasi menurut Islam ini mengatur bahwa apa pun keputusan yang diambil, lakukan dengan berlandas pada prinsip keadilan mutlak. Baik berkaitan dengan masalah politis, agama, sosial atau pun ekonomis, keadilan tidak boleh dikompromikan.

Setelah terbentuknya pemerintahan, pemungutan suara di dalam partai pun harus selalu berorientasi pada keadilan. Dengan kata lain, tidak boleh mempengaruhi proses pengambilan keputusan karena kepentingan kelompok atau pertimbangan politis.

Dalam jangka panjang, semua keputusan yang dilakukan dalam semangat ini akan benar-benar dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Guna mencapai Demokrasi yang baik, Islam memberikan petunjuk, perlunya musyawarah. Substansi demokrasi secara tegas dibahas dalam Al-Quran dan sepanjang berkaitan dengan tuntunan bagi umat Muslim, walaupun sistem kerajaan tidak juga ditolak, sistem demokrasilah yang lebih disukai dibanding sistem pemerintahan lainnya. Menguraikan bagaimana seharusnya umat Islam, Al-Quran menyatakan :

Apa jua pun yang telah diberikan kepadamu hanyalah perbekalan sementara untuk kehidupan ini, tetapi apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal bagi mereka yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan mereka. Dan mereka yang menjauhi dosa-dosa lebih besar dan kekejian-kekejian, dan apabila mereka marah, mereka memberi ampun. Dan orang-orang yang mematuhi seruan Tuhan mereka dan mendirikan sembahyang, dan yang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka dan mereka yang membelanjakan apa yang telah Kami rezekikan kepada mereka. Dan mereka yang apabila suatu keaniayaan telah dilakukan terhadap mereka, membela diri. (QS. Asy-Syura. 42 : 37 – 40)

Kata-kata Arab AMRUHUM SHUURA BAINAHUM (urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka) berkaitan dengan kehidupan politis masyarakat Muslim, jelas mengindikasikan bahwa dalam masalah pemerintahan, keputusan-keputusan harus diambil secara musyawarah. Hal ini mengingatkan pada bagian pertama dari definisi tentang demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat. Keinginan bersama dari rakyat menjadi peraturan legislatif melalui musyawarah.

Bagian kedua dari definisi demokrasi menyangkut oleh rakyat. Hal ini dijelaskan dalam ayat:

Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya menyerahkan  amanat-amanat kepada yang berhak menerimanya . . . (QS. An-Nisa, 4 : 59)

Berarti bahwa kapan saja kita menyatakan keinginan untuk memilih penguasa di atas kita, selalu tempatkan kepercayaan pada orang yang tepat.

Hak rakyat untuk memilih penguasanya disinggung juga tetapi secara insidentil. Tekanan utamanya adalah pada bagaimana seseorang melaksanakan haknya itu. Umat Muslim diingatkan bahwa bukan hanya masalah melaksanakan hak mereka dengan cara bagaimana, yang harus diperhatikan adalah amanat nasional.

Dalam masalah pengembanan amanat, seseorang tidak mempunyai banyak pilihan. Kita harus melaksanakan amanah itu dengan kejujuran, integritas dan semangat tidak mementingkan diri sendiri. Amanah harus berada pada mereka yang berhak.

Sistem musyawarah sebagaimana dikemukakan Al-Quran tidak memberikan tempat bagi partai-partai politik dari demokrasi Barat kontemporer. Tidak juga memberikan kesempatan kepada gaya dan semangat perdebatan politik dalam parlemen dan majelis perwakilan yang dipilih secara demokratis. Perlu dicatat bahwa berkaitan dengan bagian kedua dari definisi demokrasi, menurut konsep permusyawaratan ini, hak memilih adalah mutlak milik pemilih tanpa boleh ada persyaratan yang mencampuri hak tersebut.

Berdasarkan norma-norma demokrasi yang sekarang berjalan, si pemilih boleh saja memberikan suaranya kepada sebuah boneka atau meremas atau membuang kertas tanda pilihnya ke kotak sampah dan bukan ke kotak suara. Yang bersangkutan tidak bisa ditegur atau disalahkan sebagai telah merusak suatu prinsip demokrasi.

Adapun menurut definisi Al-Quran, seorang pemilih bukanlah penguasa mutlak hak suaranya melainkan sebagai pengemban amanat. Sebagai pengemban ia harus melaksanakan amanatnya secara adil dan tegas dimana dan kepada siapa yang berhak.

Ia harus selalu awas dan menyadari bahwa ia akan memper­tanggungjawabkan tindakannya itu kepada Tuhan-nya. Dalam pandangan konsep Islam demikian, kalau suatu partai politik telah menominasikan seorang calon sedangkan seorang anggota partai itu menganggap calon bersangkutan akan gagal mengemban amanat nasional, maka anggota tersebut sebaiknya keluar dari partainya daripada memberikan suaranya kepada seseorang yang tidak seharusnya diberi kepercayaan. Kesetiaan kepada partai tidak boleh mempengaruhi pilihannya itu.

Jadi sebagai pengulangan, amanat harus dilaksanakan dengan itikad baik. Karena itu semua pemilih harus berpartisipasi penuh melaksanakan hak pilihnya di dalam suatu pemilihan umum, kecuali ia memang berhalangan. Kalau tidak, maka yang bersangkutan dianggap gagal mengemban amanatnya sendiri. Dalam konsep demokrasi menurut Islam tidak ada tempat untuk absenteeisme atau menahan diri tidak memilih (golput?) sebagaimana terjadi di Amerika Serikat dimana hampir separuh pemilih tidak menggunakan hak pilihnya.

Indonesia akan melaksanakan pemilu di tahun 2019 sebagai puncak pesta demokrasi 5 tahun sekali, yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 dalam memilih pada anggota Legislatif DPR RI, DPD RI dan DPRD serta akan memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Semoga pesta demokrasi di tahun ini berjalan dengan lancer dan baik. Dan pelaksanaannya sejalan dengan demokrasi yang telah di ajarkan oleh Islam.

 

Hits: 614

Mubarak Achmad. Penulis, Pengajar, Muballigh.
Akar segala sesuatu adalah takwa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories